Jakarta, CNBC Indonesia – Badan Penyelenggara Jaminan Baik (BPJS) Kesehatan mulai melakukan cleansing data (penonaktifan sementara) bagi pengikut yang memiliki data yang problematis. Hal ini dilakukan tepat pada 1 November 2020.

Kepala Humas BPJS Kesehatan M. Iqbal Anas Ma’ruf menjelaskan, cleansing data kepada peserta BPJS Kesehatan dilakukan, untuk memperbaharui data kepesertaan.

“Agar data menjelma valid dan akurat, dan tidak ada lagi data yang belum lengkap, ” kata Iqbal kepada CNBC Indonesia, Jumat (30/10/2020).

Cleansing bukti oleh BPJS Kesehatan dilakukan menunjuk pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, Pasal 13 ayat (1) tentang Administrasi Kependudukan. Di mana setiap penduduk wajib memiliki NIK.

BPJS Kesehatan selalu melakukan cleansing data dengan menunjuk pada Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan tubuh, bahwa Kartu Indonesia Sehat (KIS) yang paling sedikit memuat tanda dan nomor identitas peserta yang terintegrasi, dengan Nomor Identitas Kependudukan (NIK), kecuali untuk bayi gres lahir.

Selain tersebut, keputusan pembekuan sementera oleh BPJS Kesehatan juga dilakukan sebagai aksi lanjut dari rekomendasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait hasil audit Badan Pengawas Keuangan dan Pendirian (BPKP) tahun buku 2018 serta hasil Rakornas Eselon I Kementerian/Lembaga.

Artinya, peserta yang tidak dilengkapi Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada segmen peserta non penerima bantuan iuran jaminan kesehatan (PBI JK) akan dibekukan di 1 November 2020 mendatang.

Kendati demikian Iqbal meyakinkan BPJS Kesehatan memiliki standar, dalam mana peserta yang dinonaktifkan mampu langsung diaktifkan kembali, asal pengikut bisa menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Kartu Keluarga (KK).

Apabila di jarang masyarakat yang merasa dirinya mempunyai data yang lengkap, namun tetap dinonaktifkan oleh BPJS Kesehatan, kata pendahuluan Iqbal bisa langsung menghubungi care center 1500 400 atau bisa langsung datangi Kantor Cabang BPJS Kesehatan terdekat.

“Kita punya standar untuk apabila peserta bisa menunjukkan NIK/KK untuk diinput ke master file dan kepesertaan langsung aktif, ” ujarnya.

Anda bisa melakukan beberapa langkah ini agar BPJS Kesehatan tubuh tidak dibekukan:
1. Cek terlebih dahulu status NIK-mu memakai media komunikasi dan Kanal Penyajian Tanpa Tatap Muka yang sudah disediakan BPJS Kesehatan.
dua. Jika status NIK-mu sudah berganti dari aktif menjadi non aktif dengan keterangan ‘registrasi ulang kelengkapan administrasi untuk pemutakhiran data, lengkapi data KK/KTP, maka kamu menetapkan mendaftar ulang. Dalam proses registrasi ulang ini peserta menyampaikan pembaharuan NIK Dukcapil melalui pelayanan tatap muka dan tanpa tatap depan atau bisa langsung menghubungi care center 1500 400.



[Gambas:Video CNBC]
(dru)