Jakarta, CNBC  Indonesia kepala   Presiden Jokowi  telah meneken UU No 11 Tarikh 2020 tentang Cipta Kerja bohlam tanggal 2 November 2020. Kejadian ini langsung direspons cepat Pakta Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) bersama buruh Indonesia secara tegas menyatakan menolak dan meminta agar undang-undang tersebut dibatalkan atau dicabut.

“Pendaftaran gugatan judicial review uu cipta kerja no 11/2020 sudah resmi tadi pagi di daftarkan ke MK di bagian penerimaan berkas perkara oleh KSPI dan KSPSI  AGN, ” sekapur Presiden KSPI Said Iqbal pada Jakarta, Selasa (3/11).

Rencana pengajuan judicial review tersebut sempat tertunda, pada aksi dua November kemarin harusnya sudah dilayangkan ke MK. Namun, saat itu belum ada kepastian apakah UNDANG-UNDANG Omnibus Law sudah diteken atau belum.


Iqbal  mengatakan menurut kajian dan analisa dengan dilakukan KSPI secara cepat setelah menerima salinan UU No 11 Tahun 2020 khususnya klaster ketenagakerjaan, ditemukan banyak pasal yang merugikan kaum buruh. Beberapa pasal tersebut antara lain:

“Setelah kami pelajari, isi undang-undang tersebut khususnya terkait klaster ketenagakerjaan dekat seluruhnya merugikan kaum buruh, ” katanya.  

Dia menuding akan berlakunya  upah melimpah di Indonesia. Iqbal  bilang kejadian ini terlihat dengan adanya sisipan Pasal 88C Ayat (1) yang menyebutkan gubernur wajib menetapkan imbalan minimum provinsi dan Pasal 88C Ayat (2) yang menyebutkan gubernur dapat menetapkan upah minimum kabupaten/kota dengan syarat tertentu.

Penggunaan frasa “dapat” dalam penetapan upah minimum kabupaten/kota (UMK) benar merugikan buruh. Karena penetapan UMK bukan kewajiban, bisa saja gubernur tidak menetapkan UMK. Hal itu akan mengakibatkan upah murah. Kita ambil contoh di Jawa Barat. Untuk tahun 2019, UMP Jawa Barat sebesar 1, 8 juta. Sedang UMK Bekasi sebesar 4, 2 juta. JIka hanya ditetapkan UMP, maka nilai upah minimum di Bekasi akan turun.

Ia bilang berlakunya UNDANG-UNDANG Cipta Kerja mengembalikan kepada rezim upah murah. Hal yang benar kontradiktif, apalagi Indonesia sudah lebih dari 75 tahun merdeka. Makin ditambah dengan dihilangkan upah minimum berdasarkan sektor pada wilayah daerah atau kabupaten/kota (UMSK dan UMSP), karena UU No 11 Tarikh 2020 menghapus Pasal 89 UNDANG-UNDANG No 13 Tahun 2003.

Dihilangkannya UMSK dan UMSP sangat jelas sekali menyebabkan ketidakadilan. Bagaimana mungkin sektor industri otomotif  seperti Toyota, Astra, dan lain-lain atau sektor pertambangan seperti Freeport, Nikel di Morowali dan lain-lain, nilai Upah Minimum nya sebanding dengan perusahan baju atau perusahaan kerupuk. Itulah sebabnya, di seluruh dunia ada Upah Minimum Sektoral yang berlaku sesuai kontribusi poin tambah tiap-tiap industri terhadap PDP negara.

Oleh sebab itu KSPI meminta agar UMK harus tetap ada tanpa syarat dan UMSK serta UMSP tidak boleh dhilangkan. Jika ini berlaku, maka akan berakibat tidak ada income security (kepastian pendapatan) kelanjutan berlakunya upah murah.

Selain itu buruh menyoroti  PKWT atau Karyawan Kontrak Seumur Tumbuh. Ia bilang UU No 11 Tahun 2020 menghilangkan periode pemisah waktu kontrak yang terdapat di dalam Pasal 59 UU No 13 Tahun 2003. Akibatnya, pengusaha bisa mengontrak berulang-ulang dan terus-menerus minus batas periode menggunakan PKWT atau karyawan. Dengan demikian, PKWT (karyawan kobntrak) bisa diberlakukan seumur hidup tanpa pernah diangkat menjadi PKWTT (karyawan tetap). Hal ini bermakna, tidak ada job security atau kepastian bekerja.

Real dalam UU No 13 Tarikh 2003, PKWT atau karyawan persetujuan batas waktu kontraknya dibatasi suntuk 5 tahun dan maksimal 3 periode kontrak. Dengan demikian, setelah menjalani kontrak maksimal 5 tahun, maka karyawan kontrak mempunyai harapan diangkat menjadi karyawan tetap atau permanen apabila mempunyai kinerja dengan baik dan perusahaan tetap berlaku. Tetapi UU 11 Tahun 2020 menghilangkan kesempatan dan harapan itu.

Masalah lain yang jadi sorotan buruh adalah outsourcing seumur hidup. UU No 11 Tahun 2020 menghapus Pasal 64 dan 65 UU No 13 Tahun 2003. Selain itu, selalu menghapus batasan 5 (lima) macam pekerjaan yang terdapat di pada Pasal 66 yang memperbolehkan penggunaan tenaga kerja outsourcing hanya buat cleaning service, cattering, security, driver, dan jasa penunjang perminyakan.

Dengan tidak adanya batasan terhadap jenis pekerjaan yang bisa menggunakan tenaga outsourcing, maka seluruh jenis pekerjaan di dalam order utama atau pekerjaan pokok pada sebuah perusahaan bisa menggunakan pegawai outsourcing. Hal ini mengesankan negeri melegalkan tenaga kerja diperjualbelikan oleh agen penyalur. Padahal di negeri internasional, outsourcing disebut dengan nama modern slavery (perbudakan modern).

Bilang  KSPI meminta penggunaan tenaga kerja outsourcing hanya dibatasi 5 jenis pekerjaan saja sebagaimana diatur dalam UU No 13 Tahun 2003.

Buruh juga menyoroti nilai pesangon dengan dikurangi.

UU No 11 tahun 2020 mengurangi poin pesangon buruh, dari 32 bulan upah menjadi 25 upah (19 dibayar pengusaha dan 6 kamar melalui Jaminan Kehilangan Pekerjaan dengan dibayarkan BPJS Ketenagakerjaan).   KSPI meminta nilai pesangon dikembalikan sesuai isi UU 13/2003.

Hal lainnya yang disoroti pekerja dari UU No 11 Tahun 2020 adalah PHK menjadi mungkin dengan hilangnya frasa “batal menetapkan hukum” terhadap PHK yang belum ada penetapan dari lembaga pengerjaan perselisihan hubungan industrial.

Ia juga menganggap UU tersebut membuat  TKA buruh kasar cenderung akan mudah masuk ke Nusantara karena kewajiban memiliki izin tertulis menteri diubah menjadi kewajiban mempunyai rencana penggunaan tenaga kerja ganjil yang sifatnya pengesahan.

Selain itu, cuti panjang berpotensi hilang karena menggunakan frasa “dapat”, jam kerja dalam penjelasan UU No 11 Tahun 2020 meluluskan peluang ketidakjelasan batas waktu kerja, dengan sistem kerja kontrak serta outsourcing “seumur hidup” berpotensi membuahkan buruh tidak mendapatkan jaminan kesehatan dan jaminan pensiun, dan kurang sanksi pidana yang sebelumnya ada menjadi dihilangkan.

[Gambas:Video CNBC]
(hoi/hoi)