Dapatkan promo member baru Pengeluaran HK 2020 – 2021.

Jakarta, CNBC  Nusantara – Kerja sama antara PLN, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) tetap berlanjut guna mempercepat pengamanan aktiva tanah. Di Sumatera Selatan (Sumsel) dan Sumatera Utara (Sumut), sebesar 3. 011 sertifikat tanah atau senilai Rp1, 2 triliun jadi diamankan demi menjaga keandalan infrastruktur ketenagalistrikan.

Di Sumsel, secara akumulatif hingga saat ini (3/12), total penyelamatan aset milik negara dari sinergitas ini menyentuh 1. 101 sertifikat dari 3. 908 bidang tanah yang telah melalui tahap pengukuran oleh BPN. Sementara di Sumut, total penyelamatan aset milik negara mencapai 1. 910 sertifikat dari 2. 930 bidang tanah yang sudah menggunakan tahap pengukuran oleh BPN.

Secara simbolis, sertifikat itu diserahkan oleh Pimpinan KPK, Firli Bahuri kepada Direktur Bisnis Regional Sumatera dan Kalimantan PLN Wiluyo Kusdwiharto serta disaksikan secara langsung Gubernur Sumsel, Herman Deru serta secara virtual oleh Menteri ATR/BPN, Sofyan Djalil. Penyerahan tersebut dilaksanakan di Griya Agung Pemprov Sumsel, Palembang, Selasa (3/12).


Menteri ATR, Sofyan Djalil menyampaikan apresiasi atas langkah PLN beroperasi sama dengan KPK dan Departemen ATR/BPN untuk menyelesaikan sertifikasi aset tanah perusahaan sebagai bagian sebab upaya pencegahan korupsi.

“Sebelumnya, banyak aset BUMN yang bersengketa dengan masyarakat. Alhamdulillah sesudah KPK proaktif dalam tata kelola aset kemajuannya sangat signifikan. Melalui program reforma agraria, BPN semakin siap melakukan tatakelola serta sertifikasi aset-aset yang dimiliki oleh BUMN, Pemerintah daerah dan masyarakat dengan waktu yang lebih cepat, ” jelas Menteri ATR/BPN, Sofyan Djalil.

Selaras dengan hal tersebut, Ketua KPK, Firli Bahuri juga mengapresiasi kerja keras PLN bersama Kementerian ATR/BPN untuk mengamankan aset negara secara melakukan sertifikasi tanah. Menurutnya, sertifikasi ini merupakan salah satu cara pencegahan korupsi dan penyalahgunaan aktiva negara.

“Sesuai undang-undang, tugas pokok KPK yang pertama ialah melakukan pencegahan supaya tak terjadi korupsi. Oleh karena itu kita lakukan koordinasi dengan jawatan yang berwenang memberantas korupsi dan instansi yang bertugas dalam penyajian publik, ” jelas Firli Bahuri.

Gubernur Sumsel, Herman Deru juga menuturkan bahwa kolaborasi berbagai lembaga ini sangat membangun dalam membangun tata kelola di instansinya.

“Pola pencegahan korupsi sangat optimal bagi penertiban aset di lingkungan Provinsi Sumatera Selatan. Inisiasi ini tidak bakal bersambung tanpa kehadiran KPK. Terimakasih kepada ATR/BPN dan BUMN terkait atas percepatan sertifikasi aset negeri di Provinsi Sumatera Selatan, ” terang Herman Deru.

Direktur Bisnis Regional Sumatera & Kalimantan PLN, Wiluyo Kusdwiharto menyatakan, kerja sama ini adalah bentuk komitmen PLN untuk mengamankan, memelihara dan mendayagunakan aset tanah & properti milik negara yang dipercayakan kepada PLN, demi masa depan penyediaan tenaga listrik bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dari acara Rakor Tata Kelola Aktiva yang sudah dilaksanakan di 13 provinsi dan dari laporan segenap Unit Induk PLN, sepanjang tarikh 2020 PLN telah memperoleh 12. 500 sertifikat tanah atau senilai Rp4, 6 triliun termasuk satu. 101 sertifikat baru yang diterima di Sumsel dan 1. 910 sertifikat baru yang diterima pada Sumut.

Menurutnya, sertifikasi tanah ini tidak hanya bermanfaat bagi PLN namun juga untuk kepentingan umum, mengingat aset milik negara tersebut diperuntukkan bagi infrastruktur ketenagalistrikan, demi membawa terang di seluruh negeri.

Langkah strategis ini merupakan tindak lanjut dari penandatanganan MoU antara Direktur Utama PLN secara Menteri ATR/BPN pada tanggal 12 November 2019 dan penandatanganan PKS antara General Manager Unit Pokok PLN se-Indonesia dengan Kepala Dewan Wilayah Kementerian ATR/BPN di semesta Indonesia pada tanggal 27 November 2019 lalu.

[Gambas:Video CNBC]
(dob/dob)