Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Keuangan Sri Mulyani mengakui bahwa pandemi Covid-19 yang terus berkepanjangan berpotensi berdampak pada terganggunya ketahanan pangan. Pembatasan kegiatan di berbagai belahan dunia menjelma penyebab utamanya, sehingga jalur bagian yang terganggu sulit untuk dielakkan

Di sisi lain, pemerintah memiliki tanggung jawab di menyediakan pangan bagi sekitar 270 juta rakyat Indonesia.

“Jadi hal ini adalah keterangan dan sangat penting terutama Indonesia  yang populasinya banyak dan ada wilayah yang besar, ” katanya dalam Jakarta Food Security Summit 2020, Rabu (18/11).


Untuk  mengantisipasi masalah pada stok pangan untuk masyarakat, Sri Mulyani menyatakan bakal memprioritaskan pangan bersama-sama beberapa sektor lain, di antaranya bersama kesehatan dan pendidikan. Ia pun menyebut alokasi  anggaran dalam tahun depan.

“Food security merupakan lengah satu prioritas besar di di dalam APBN 2021, Rp 99 triliun sendiri akan dialokasikan, merupakan biaya dari berbagai kementerian lembaga, tidak hanya kementerian pertanian atau perikanan, namun juga kementerian pekerjaan umum dan irigasi dan bahkan honorarium melalui pemerintah daerah. yaitu KEINGINAN (dana alokasi khusus) bidang pangan. Pemerintah juga mengalokasikan Rp 99 triliun itu untuk subsidi pupuk. Jadi ini merupakan belanja lantaran berbagai kelompok dan berbagai aksi, ” katanya.

Pemerintah akan berusaha agar sektor pertanian, peternakan, perikanan dan kehutanan supaya tetap tumbuh positif, khususnya dalam masa pandemi Covid-19. Salah satu upayanya adalah pemberian bantuan langsung tunai (BLT) kepada 80 juta penduduk desa.

“Bantuan tunai tersebut, termasuk untuk 3, tujuh juta petani, nelayan, dan buruh nelayan, ” kata Sri Mulyani.

Menurutnya dalam melestarikan stabilitas harga pangan, perhatian tidak hanya terhadap daya beli umum saja. Kesejahteraan petani juga menetapkan menjadi perhatian.

“Keseimbangan antara menjaga kesejahteraan para petani dan daya beli masyarakat, pertama masyarakat miskin di dalam harmoni harga pangan adalah kebijakan dengan terus dijaga oleh pemerintah, ” katanya.

Ia mengutarakan, pemerintah juga akan berusaha mempercepat pembentukan food estate di sebesar daerah, seperti Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah dan Papua. Food estate tersebut sebagai salah satu jalan untuk menaikkan produktivitas padi & non-padi. Pemerintah sudah menganggarkan derma sekitar Rp104 triliun dalam APBN.

[Gambas:Video CNBC]
(hoi/hoi)