Bonus harian di Keluaran HK 2020 – 2021.

Jakarta, CNBC Indonesia – Kalangan buruh  terus mendesak upaya  penghapusan Omnibus Law atau UU No. 11 tahun 2020 tentang Membentuk Kerja. Kali ini buruh siap mendatangkan saksi ahli dari universal dalam sidang judicial review di Mahkamah Konstitusi (MK).

“Kami sedang mengajukan agar saksi cakap internasional itu dari ILO (Organisasi Perburuhan Internasional) dan diajukan namanya ke MK. Saksi ahli internasional akan dihadirkan yang akan membahas perspektif labour right , hak buruh sebagai benar asasi manusia akan dijelaskan sebab ahli internasional kami, ” prawacana Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal dalam konferensi pers virtual, Selasa (15/12).

Ia menyebut saksi tersebut sudah ada dan bakal mengajukannya secara resmi besok. Selain itu, Said Iqbal menyebut sudah mendapat dukungan secara resmi dari kira-kira organisasi buruh di dunia. KSPI dan serikat buruh lainnya mendapat dukungan dari organisasi buruh lainnya di dunia untuk membatalkan Omnibus Law.


“Ada dari International Trade Union Confederation (ITUC) yang berkantor pada Brussels Belgia, mereka resmi sudah mengirim surat ke Presiden Jokowi dan DPR untuk mendukung perjuangan buruh indo dalam membatalkan omnibus law. Selain itu ada Federasi serikat pekerja metal tekstil gaya se-dunia Industri ALL berkantor di Geneva, Swiss, ” jelasnya.

Bukan hanya itu, Said Iqbal menyebut beberapa serikat pekerja lain, yakni Public service International (PSI), Serikat buruh dari Belanda FNV Mondiaal, lalu The Australian Council of Trade Unions (ACTU), kemudian The German Trade Federasi Confederation atau Deutscher Gewerkschaftsbund (DGB) dan beberapa organisasi buruh asing di berbagai negara. Mereka bakal melakukan kampanye di masing-masing negara untuk menolak adanya Omnibus Law di Indonesia. Hal itu mampu berakibat buruk pada iklim investasi.

“Tadinya mau undang investor bisa-bisa investment grade mendarat karena ITUC dan yang asing akan kampanye. Karena hak-hak buruh atau sosial clause jadi masukan investment grade. Para menteri jangan anggap kami ngga paham. Saya paham bener itu. Kalau itu dikampanyekan, investment grade Indonesia bahan turun, karena konfederasi-konfederasi buruh pada dunia punya akses ke Pemimpin, Perdana menteri di masing-masing negeri dan punya akses ke afiliasi pengusaha, ” sebut Said Iqbal

“Asosiasi pengusaha dalam negara maju seperti Eropa, Amerika, Jepang ngga seperti asosiasi di kita yang menekan dan mengeksploitasi buruh. mereka menghormati multinational enterprises and social policy (MNE Declaration). Saya ikut terlibat dalam panelnya, ” lanjutnya

Sokongan dari buruh internasional tidak terlepas dari kekhawatiran yang akal timbul jika Omnibus Law di Nusantara bisa betul-betul berjalan. Said Iqbal menyebut regulasi itu bukan tak mungkin itu akan meluas ke negara lainnya.

“Yang dilakukan Pemerintah dan pengusaha Indonesia akan membahayakan perlindungan buruh dalam dunia karena omnibus law mendegradasi perlindungan dasar dari perlindungan buruh. Kalau Indonesia sudah berhasil, tersebut akan terjadi di Asean, Asia, Asia Pasifik, Afrika, Amerika latin, Eropa bahkan seluruh dunia, ” papar Said Iqbal.

[Gambas:Video CNBC]
(hoi/hoi)