Jakarta, CNBC  Indonesia – Kalangan buruh Indonesia yang tergabung pada 32 federasi dan konfederasi serikat buruh dan beberapa federasi serikat buruh lainnya siap bergabung di unjuk rasa serempak secara nasional pada  Selasa-Kamis, 6-8 Oktober 2020 yang diberi nama mogok nasional.

Keputusan ini ditegaskan Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPI), Said Iqbal. Dia membaca,   mogok nasional ini dikerjakan sesuai dengan UU Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Mengantarkan Pendapat di Muka Umum dan UU Nomor 21 Tahun 2000 khususnya Pasal 4 yang menyebutkan, fungsi serikat pekerja salah satunya adalah merencanakan dan melaksanakan pemogokan.

“Selain itu, pokok hukum mogok nasional yang bakal kami lakukan adalah UU No 39 Tahun 1999 tentang PEDOMAN dan UU No 12 tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Kebijakan, ” ujar Said Iqbal, di dalam keterangan resmi.


Lebih lanjut dia menjelaskan, mogok nasional ini akan diikuti 2 juta buruh (sebelumnya direncanakan sebelumnya merupakan 5 juta buruh).

Sebanyak 2 juta buruh yang mengikuti nasional tersebut meliputi sektor industri seperti kimia, energi, pertambangan, tekstil, garmen, ladam, otomotif dan komponen, hingga elektronik dan komponen.

Sektor lainnya yakni industri besi serta baja, farmasi dan kesehatan, percetakan dan penerbitan, industri pariwisata, industri semen, telekomunikasi, pekerja transportasi, praktisi pelabuhan, logistik, perbankan, dan lain-lain.

Adapun sebaran daerah 2 juta buruh yang mau ikut mogok nasional antara asing Jakarta, Bogor, Depok, Tengerang Awam, Serang, dan  Cilegon.

Berikutnya Bekasi, Karawang, Purwakarta, Pelik, Cirebon, Bandung Raya, Semarang, Kendal, Jepara, Yogjakarta, Surabaya, Sidoarjo, Gresik, Mojokerto, dan Pasuruan.

Foto: Liga Serikat Buruh Indonesia (KSPI) demo di depan Gedung DPR MENODAI. (CNBC Indonesia/Muhammad Sabki)
Pakta Serikat Buruh Indonesia (KSPI) demo di depan Gedung DPR RI. (CNBC Indonesia/Muhammad Sabki)

Lalu, berikutnya adalah Aceh, Padang, Solok, Medan, Deli Serdang, Padahal Bedagai, Batam, Bintan, Karimun, Muko-Muko, Bengkulu, Pekanbaru, Palembang, Bandar Terkatung-katung, dan Lampung Selatan.

Selain itu, mogok nasional pula akan dilakukan di Banjarmasin, Palangkaraya, Samarinda, Mataram, Lombok, Ambon, Makasar, Gorontalo, Manadao, Bitung, Kendari, Morowali, Papua, dan Papua Barat.

“Jadi provinsi-provinsi yang mau melakukan mogok nasional adalah Jawa Barat, Jakarta, Banten, Jogjakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Kepulauan Riau, Sumatera Barat, Bengkulu, Riau, Lampung, NTB, Maluku, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Sulawesi Daksina, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tenggara, Papua, dan Papua Barat, ” ujarnya.

Dalam aksi mogok nasional nanti, buruh akan menyuarakan tolak Omnibus Law RUU Cipta Kerja, kurun lain tetap ada UMK minus syarat dan UMSK jangan kering, nilai pesangon tidak berkurang, tak boleh ada PKWT atau pekerja kontrak seumur hidup.

Selain itu buruh juga mendesak tidak boleh ada outsourcing seumur hidup, waktu kerja tidak boleh eksploitatif, cuti dan hak upah pada cuti tidak boleh hilang, pekerja kontrak dan outsourcing harus mendapat taruhan kesehatan dan pensiun.

“Sementara itu, terkait dengan PHK, sanksi pidana kepada pengusaha, & TKA  (tenaga kerja asing) kudu tetap sesuai dengan isi UNDANG-UNDANG No 13 Tahun 2003, ” tegasnya.

Aksi mogok nasional ini tetap diputuskan berlangsung di tengah proses legislasi pada DPR yang sudah mengesahkan RUU Cipta Kerja menjadi UU Membuat Kerja pada Senin ini (5/10/2020).

[Gambas:Video CNBC]
(tas/tas)