Jakarta, CNBC Indonesia – Pemimpin Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Komisaris Jenderal Polisi Firli Bahuri melahirkan hasil kajian KPK terhadap pelaksanaan pemilihan kepala daerah. Salah satu poin utama dalam kajian merupakan pendanaan calon kepala daerah.

“Pilkada dibiayai sponsor. Rata-rata 82, 3% calon kepala kawasan menyatakan adanya donatur dalam pilkada. Di 2017 itu 82, 6% disokong sponsor, lalu 2018 70, 3% disokong sponsor juga, ” kata Firli dalam suatu jadwal yang disiarkan Youtube KASN MENODAI, Rabu (7/10/2020), seperti dikutip CNN Indonesia.

Firli mengucapkan kehadiran sponsor di belakang para calon kepala daerah dilatarbelakangi imbalan pilkada yang mahal. Biaya untuk memenangkan pilkada, kata dia, jauh lebih besar daripada harta kapital yang dimiliki para kandidat besar daerah.

Selama itu, hasil kajian KPK menunjukkan para-para calon yang berkontestasi banyak dengan menggelontorkan dana kampanye lebih luhur dari harta kekayaannya. Hal itu terekam dalam Laporan Harta Kapital Penyelenggara Negara (LHKPN) yang diajukan calon kepala daerah ke KPK.

“Kita lihat, harta kekayaan misalnya Rp 18 miliar, tapi biayanya lebih dari tersebut. Dari mana mereka dapat? Sungguh, dari sumbangan, ” kata Firli.

Ia mengatakan bagian swasta membantu pendanaan karena meminta timbal balik dari calon besar daerah jika menang pilkada. Maka kemudian, kepala daerah tersangkut kejadian korupsi karena menyalahgunakan wewenangnya untuk keuntungan pihak lain.

“Kenapa itu terjadi? karena para swasta mendapatkan kesempatan baik tersebut pekerjaan, fasilitas, untuk mendapatkan makna, ” ujar Firli.

Firli lalu mengatakan bahwa aksi pidana korupsi memang marak berlaku di masa pemilu atau pilkada. Sejak mekanisme pemilu dipilih langsung oleh masyarakat diberlakukan pada 2004, Firli memerinci KPK paling banyak menangani kasus tindak pidana manipulasi yang dilakukan kepala daerah di tahun 2018.

Diketahui, pada tahun 2018 sempat digelar pelaksanaan pilkada serentak di 171 wilayah dan tahapan awal manuver Pemilu 2019.

“Saya ingin sampaikan tindak pidana korupsi paling banyak terjadi di tarikh politik. Pada 2018 kita menangkap total 29 kepala daerah, ” katanya.

Firli menyatakan kepala daerah yang terjerat kasus korupsi sejak 2004 lalu berjumlah 114 orang. Ia menyatakan ada tren peningkatan jumlah kepala wilayah yang ditangkap KPK terjadi di dalam tahun 2014, 2017 dan 2018.

“Tahun 2014 misalnya ada 14 kepala daerah dengan tertangkap, lalu tahun 2017 tersedia 10 kepala daerah, ” logat dia.

Sebelumnya, Menko Polhukam Mahfud MD juga pernah mengatakan mayoritas bahan kepala daerah dibantu oleh cukong. Fenomena itu, kata Mahfud, telah terjadi sejak pilkada dipilih tepat oleh masyarakat.

“Di mana-mana, calon-calon itu 92 obat jerih dibiayai oleh cukong dan sesudah terpilih, itu melahirkan korupsi kebijakan, ” kata Mahfud saat menjelma pembicara dalam diskusi bertema Menetapkan Pilkada Sehat: Menjauhkan Covid-19 & Korupsi yang disiarkan melalui terusan Youtube resmi Pusako FH Unand, Jumat (11/9/2020).

Mahfud tak mengatakan para calon dengan dibiayai para cukong ini selalu ada di Pilkada Serentak 2020 yang telah memulai masa tahapan. Dia hanya mengatakan kerja sepadan antara calon kepala daerah secara para cukong ini sudah tentu terjadi.




Hubungan imbang balik ini biasanya berupa kebijakan yang diberikan para calon kepala daerah yang telah resmi terpilih kepada para cukong tersebut. Apa yang terjadi kemudian, ujar Mahfud, dampak kerja sama dengan para cukong ini lebih berbahaya daripada korupsi uang. 


Korupsi kebijakan, kata eks Ketua Mahkamah Konstitusi ini, biasanya berbentuk lisensi penguasaan hutan, lisensi tambang, dan lisensi lainnya yang bertambah merugikan masyarakat. 


“Korupsi kebijakan itu lebih kritis dari korupsi uang. Kalau uang bisa dihitung, tapi kalau kebijaksanaan dalam bentuk lisensi penguasaan alas, lisensi-lisensi penguasaan tambang yang sesudah saya periksa itu tumpang-tindih, ” kata dia.

“Karena ada Undang-undang yang menyatakan, misalnya, seorang Bupati itu boleh memberi lisensi eksplorasi tambang untuk sekian persen luasnya daerah, ” tinggi Mahfud.

Pada praktiknya, kata dia, lisensi itu diberikan lebih luas dari yang seharusnya. Bahkan tak sedikit kepala kawasan juga berinisiatif membuka izin segar bagi para cukong yang pernah membantu membiayai masa kampanye masa pilkada sebelumnya. 


[Gambas:Video CNBC]
(miq/sef)