Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Keuangan Sri Mulyani meyakini melalui Undang-Undang Cipta Kegiatan (UU Cipatker) Indonesia bisa terlepas dari jebakan kelas menengah ataupun middle income trap .

“Omnibus Law tujuannya untuk meningkatkan dan mengentaskan Indonesia dari middle income trap. Indonesia bisa menjadi negara yang efisien, regulasinya simpel, dan memberi kesempatan rakyat untuk berusaha dengan mudah, ” ujar Menteri Terkemuka Asia Timur 2020 ini, Selasa (12/10/2020).

Meski sudah disahkan pekan berarakan atau tepatnya Senin (5/10/2020), UNDANG-UNDANG Ciptaker menuai banyak pertanyaan dalam kalangan masyarakat. Pasalnya, draf final yang disampaikan DPR kepada terbuka tidak kunjung jelas. Sampai zaman ini baik pemerintah maupun DPR belum memperlihatkan kepada publik terpaut UU tersebut yang sudah disahkan.

Kendati demikian, melalui UU Cipta Kerja, Indonesia sudah mendorong reformasi pajak dengan menyerahkan berbagai macam insentif. Dengan adanya reformasi pajak yang tertuang dalam UU Ciptaker itu bisa mewujudkan pelaku usaha meningkatkan produktivitas, perubahan, dan kreativitas yang mampu membakar Indonesia terlepas dari jebakan negara kelas menengah.


Salah satu kebijakan pajak yang diatur di dalam UU Ciptaker adalah pembebasan pajak bayar (PPh) atas dividen luar daerah dari wajib pajak dalam daerah, sepanjang diinvestasikan di Indonesia. Negeri meyakini, ini bisa menjadi pangkal untuk menarik investasi ke di dalam negeri.

Ada 9 undang-undang yang diubah dalam program omnibus law perpajakan, dari Peraturan tentang Ketentuan Umum dan Metode Cara Perpajakan, Pajak Penghasilan, Retribusi Pertambahan Nilai, Kepabeanan, dan Cukai. Perubahan juga meliputi Undang-undang Data dan Transaksi Elektronik, Penanaman Pangkal, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta pemerintah daerah.

Di dalam UU Ciptaker, negeri juga memberikan insentif pajak penghasilan (PPh) yang diberikan khusus pada pengusaha UMKM dengan ketentuan UNDANG-UNDANG Pajak Penghasilan.

Adapun sejumlah pasal tentang pajak, kira-kira di antaranya sudah terserap dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan negara & Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau dalam Lembaga Menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.

Pemerintah misalnya menurunkan tarif pajak penghasilan badan sejak 25% menjadi 22% untuk tahun pajak 2020 dan selama 2021-2022, serta 20% pada 2023.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bagian Perekonomian Airlangga Hartarto juga sempat mengungkapkan alasan dibentuknya UU Membuat Kerja agar Indonesia terlepas daripada jerat middle income trap.

“Pak Joko Widodo di pelantikan presiden terpilih periode 2019 – 2024 pada 20 Oktober 2019 lalu telah menyampaikan kita punya potensi untuk dapat muncul dari jebakan penghasilan menengah, ” jelas Airlangga ketika melakukan khotbah usai pengesahan UU Cipta Kerja dalam Rapat Paripurna DPR RI, Senin (5/10/2020).

Untuk mencapai ambisi tersebut, Airlangga mengungkapkan, pemerintah harus memapu menyediakan lapangan kerja serta meningkatkan kualitas tenaga kerja. Di sisi lain, diperlukan pemangkasan regulasi atau aturan di dalam negeri agar iklim investasi dalam negeri menarik.

“Untuk itu diperkenalkan undang-undang Cipta Kerja yang menubah atau merevisi kira-kira hambatan dengan tujuan menciptakan lapangan kerja, ” jelas Airlangga.

[Gambas:Video CNBC]
(sef/sef)